Direktorat SMK Gelar Fasilitasi Penerapan BLUD untuk SMK

Tangerang – Setelah sukses di Tasikmalaya dan Garut, Direktorat SMK kembali selenggarakan Koordinasi SMK dalam Pembangunan Pedesaan pada 23-28 November 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di Tangerang ini melibatkan lima kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai peserta: Sukoharjo, Karanganyar, Semarang, Salatiga dan Boyolali. Hadir sebagai peserta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V dan I Jawa Tengah, Kepala Desa Kabupaten/Kota yang diundang dan Kepala SMK di lima kabupaten/kota tersebut.

Adapun pemateri yang mengisi materi dalam kegiatan ini adalah Direktur SMK, M. Bakrun, Supriadi dari Kementerian Desa dan PTT, Ambar Pertiwiningrum dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Marlock Ketua FP3MKI, Faiz Zawahir dan Faisal Bani Hakam Konsultan Direktorat SMK. Koordinasi SMK Membangun Desa bertujuan untuk mensosialisasikan, mensinergikan dan merumuskan program serta menyepakati peran pusat dan daerah dalam pelaksanaan program dan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pedesaan. Program SMK membangun desa merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat SMK.

Dalam sambutannya, Direktur SMK M. Bakrun mengharapkan SMK Membangun Desa bisa membuat program yang terintegrasi di desa dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas SDM di pedesaan. Direktorat SMK dalam program ini tidak akan memberikan bantuan berupa uang, melainkan melalui pelatihan peningkatan kapasitas seperti kegiatan ini.

“SMK membangun desa saya berharap menjadi program yang terintegrasi, tidak berjalan masing-masing. Kami tidak akan memberikan uang atau proyek, karena biasanya jika tergantung kepada dana maka programnya tidak akan berhasil. Informasi dari Staf Khusus Menteri Desa, mayoritas dana desa hari ini untuk pembangunan jalan atau running text. Hal ini tidak salah, namun untuk program yang berkelanjutan tahap berikutnya adalah membangun sumber daya manusia dengan dana desa,” ujarnya.

SMK di pedesaan juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk program ketahanan pangan. Yang bisa terlibat dalam program ini, tak hanya SMK jurusan pertanian saja, namun jurusan-jurusan lain pun harus dilibatkan.

“Direktorat SMK sudah memulai kerja sama dengan Kementerian untuk program Satgas Ketahanan Pangan. SMK semestinya bisa berperan besar, tidak hanya SMK Pertanian melainkan juga SMK-SMK umum,” pungkasnya.