Direktorat SMK Gelar Fasilitasi Penerapan BLUD untuk SMK

Tangerang – Bidang Tata Kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Kemdikbud RI telah melaksanakan Koordinasi BLUD dengan pemangku kepentingan daerah (Dinas Pendidikan Provinsi, BAPPEDA, BPKAD, dan Inspektorat Daerah) seluruh Provinsi di Indonesia. Di samping itu dilaksanakan juga Fasilitasi Penerapan BLUD bagi SMK yang diusulkan oleh masing-masing Provinsi (DI. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahap sejak 16 November s.d. 2 Desember 2020

Hadir sebagai narasumber Budi Santosa Direktur BLUD, BUMD dan BMD Kemendagri, Wisnu Saputro Kepala Sub Direktorat Badan Layanan Umum Daerah Kemendagri, Ima Ismara akademisi Universitas Negeri Yogyakarta, Bagus Gunawan Praktisi BLUD Provinisi Jawa Timur, Toto Sugiarto dan Turijin Konsultan Direktorat SMK serta AR Hartono Kepala Sekolah SMKN 2 Slawi Tegal. Materi yang disampaikan antara lain Konsep BLUD, Konsep Pembelajaran TEFA, Implementasi Best Practice BLUD, diskusi kelompok, dimana dalam diskusi itu peserta dapat berdiskusi dengan fasilitator BLUD yang merupakan orang-orang yang menangani di sekolah masing-masing di Provinsi Jawa Timur, peserta dapat menanyakan, penerapan, kendala, masalah dan keuntungan dari BLUD kepada fasilitator tersebut. Selanjutnya SMK menyusun rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan kegiatan ini. Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta memahami dan menyamakan persepsi tentang konsep BLUD, serta penerapan BLUD di SMK, dengan menjadi BLUD SMK Negeri akan dapat melaksanakan peningkatan mutu melalui pembelajaran TEFA dan memiliki payung hukum dalam pengelolaan keuangan serta melaksanakan transaksi dan atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur SMK M. Bakrun. Dalam sambutannya, M. Bakrun mengatakan bahwa ada dua tujuan utama dari program penerapan BLUD untuk SMK. Pertama, maksimalisasi pemanfaatan fasilitas SMK. Kedua, peningkatan kompetensi siswa. Menurutnya BLUD tidak dimaksudkan untuk meraih profit karena akan mengalihkan fokus utama SMK yakni sebagai lembaga pendidikan. M. Bakrun juga mengharapkan SMK Negeri dengan program Center of Excellence bisa menjadi BLUD semuanya.

“Satu tahun ini Direktorat SMK mendorong beberapa SMK bersama dinas dan instansi terkait untuk mengembangkan SMK menjadi BLUD. Sebenarnya pola pikirnya sederhana, yakni maksimalisasi pemanfaatan fasilitas SMK,” ujar beliau.

“Kita berharap juga program COE akan membuat kondisi sekolah semakin baik. SMK COE ke depan diharapkan bisa menjadi BLUD semuanya. Tujuannya bukan untuk meraihh profit yang besar, melainkan fasilitas bisa digunakan dan bahan praktik juga digunakan. Tetap fokus yang utama adalah pendidikan bukan mencari uang,” tambahnya.

Direktur BLUD, BUMD dan BMD Kementerian Dalam Negeri Budi Santosa mengatakan bahwa BLUD diterapkan dalam rangka peningkatan pelayanan. Dengan diterapkannya BLUD, walaupun sekolah menjadi mandiri karena mengelola keuangan sendiri, namun harus tetap mendapatkan dana APBD. Dengan menjadi BLUD, SMK juga mendapatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

“SMK BLUD tetap mendapatkan dana dari APBD, jika memperoleh keuntungan maka dikelola sendiri, jika mengalami kerugian maka bisa meminta tambahan dana kepada pemerintah,” ujarnya.

“Dalam bidang pendidikan tujuan utama penerapan BLUD adalah meningkatkan mutu pendidikannya, karena soal keuntungan sudah dijamin dari APBN. Dalam melaksanakan BLUD, SMK diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan,” pungkasnya.